oleh

Kasihan Mabar!

Kasihan Mabar!

Penulis Sil Joni*
Penulis adalah Pemerhati Masalah
Sosial dan Politik.

OPINI| KISAH paradoksal selalu mewarnai perbincangan publik tentang Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). Di satu sisi, kita akan disuguhkan dengan ‘kelebihan’ yang bisa dilitanikan secara apik dalam pembicaraan tersebut. Mulai dari potensi pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan, kelautan hingga potensi pariwisata alam dan budaya yang mengagumkan.

Bahkan saat ini, Mabar sudah dilabeli dengan predikat destinasi ‘wisata super premium’. Pelabelan itu memang tidak berlebihan sebab obyek pariwisata di sini begitu eksotis dan tiada duanya di dunia ini. Mata sebagian pelancong dan pebisnis global, terarah ke Labuan Bajo. Kini, Mabar boleh dijuluki sebagai salah satu Kabupaten internasional.

Tetapi, pada sisi yang lain, kita juga mendengar ‘warta negatif’ yang turut mencoreng citra Kabupaten. Seiring naiknya pamor Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas, ternyata para mafia tanah dengan sangat mudah ‘mengobrak-abrik’ status kepemilikan baik tanah milik perorangan, tanah komunal, maupun tanah Pemerintah Daerah (Pemda).

Baca Juga:  Inovasi, Adaptasi dan Kolaborasi" ||Oleh: Sil Joni

Miris dan tragis memang. Orang sekelas mantan Bupati, mantan Camat, Mantan Calon Bupati, Mantan lurah, birokrat di pemerintahan, advokat, dan pejabat publik lainnya harus menjadi tersangka dalam kasus itu. Kasihan benar nasib Kabupaten Mabar ini!

Sulit untuk menerima kenyataan semacam ini jika kita mengingat sederetan prestasi dan hal positif yang mereka sumbangkan untuk daerah ini. Mereka telah ‘mengerahkan’ kemampuan terbaik mereka untuk kemajuan daerah ini.

Saya selalu bertanya dalam hati, jika mereka ‘terbukti’ secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus itu, mengapa mereka begitu mudah terseret dalam arus rayuan para mafia tanah? Apakah mereka tidak memikirkan konsekuensi hukum ketika para mafia melancarkan aksinya? Benarkah mereka telah mencicipi aliran dana hasil kerja dari para mafia tanah?

Baca Juga:  OPINI: Transformasi Pendidikan Dalam Menghadapi Persaingan Global || Oleh: Godefridus Novendi Abdi*

Padahal, sebelumnya hampir semua kita ‘mengakui’ peristiwa hukum soal penyerahan tanah Kerangan itu dari fungsionaris adat Nggorang (Hj. Ishaka) kepada bupati Kabupaten Manggarai, Gaspar Parang Ehok. Bahwa kemudian lahan itu tidak masuk dalam inventaris aset Pemda dan tidak diadministrasikan secara legal, tentu tidak ‘membatalkan’ peristiwa hukum (adat) perihal penyerahan itu.

Para pencuri (mafia) memanfaatkan kenyataan dan argumen legalitas itu untuk membujuk pihak terkait dalam ‘memuluskan’ skenario jual beli atas aset itu. Sayangnya, para pihak begitu mudah ‘takluk’ pada skenario para perampok tanah dengan membuka jalan menerbitkan dokumen dan alas hak palsu atas tanah itu.

Masalah Kerangan belum kelar. Publik kembali dihebohkan dengan berita penahanan enam (6) orang di Desa Batu Tiga, yang diduga memalsukan dokumen kepemilikan lahan ratusan Hektar di pesisir Utara Kec. Boleng. Lagi-lagi kita aksi para mafia tanah terbaca secara jelas dalam kasus ini. Pihak Badan Pertanahan Nasional ‘begitu mudah dikibuli’ oleh para mafia dalam menerbitkan sertifikat atas lahan ratusan hektar itu. Sungguh kasihan Mabar ini.

Baca Juga:  Mabar Berwajah Optimis (Menanti 'Gebrakan Politik' Edi-Weng) || Oleh: Sil Joni

Baca Juga:

  1. “Zero Tolerance” Terhadap Oknum Mafia Tanah || Oleh: Sil Joni
  2. Bahasa Manggarai: Palas Rawuk leso Rabu || Le Ino Sutam
  3. Mabar Berwajah Optimis (Menanti ‘Gebrakan Politik’ Edi-Weng) || Oleh: Sil Joni
  4. Membongkar Sindikat Mafia Tanah || Oleh: Sil
Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik; Saat ini berdomisili di Labuan Bajo, Manggarai Barat

Komentar