Mantan Kades dan Bendahara Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa

  • Bagikan
Foto/Istimewa (Dok. Humas Polres Mabar)

MABAR|LETANGMEDIA.com– Pada hari Rabu 16 Juni 2021 lalu, mantan Kepala Desa (Kades) Racang Welak, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) dan bendaharanya ditetapkan Unit Tipikor Satreskrim Polres Mabar sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa. BB (53) adalah kepala desa periode 2014—2018, dan YB (36) sebagai bendaharanya. 

“Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Tahun 2017—2018,” ungkap Kapolres Mabar, AKBP Bambang Hari Wibowo, S.I.K., M.Si., didampingi Kasat Reskrim IPTU Yoga Darma Susanto, S.Tr.K., dalam keterangan tertulis yang diterima Letangmedia.com, pada Jumat (18/06/2021).

Kapolres Mabar mengatakan, bahwa mantan Kades dan bendaharanya diduga mengurangi volume pekerjaan dari yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB), hal ini dibuktikan dengan pertanggungjawban penggunaan dana tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan terpasang. Hal itu terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim Ahli baik dari Ahli Tehnik Sipil maupun Ahli Elektro.

Diketahui, Kapolres Mabar, AKBP Bambang Hari Wibowo, S.I.K., M.Si., menjelaskan tahun Anggaran 2017, Desa Racang Welak mendapat alokasi dana desa sebesar Rp778.289.321, tetapi mereka melakukan pembayaran fiktif untuk beberapa item pengeluaran seperti pembayaran HOK dan biaya pembelian dan pengangkutan material lokal.

“Bukti–bukti yang dicantumkan dalam dokumen pertanggungjawaban, sebagiannya tidak sesuai dengan fakta/kondisi yang sebenarnya,” ungkap Kapolres Manggarai Barat.

Lebih lanjut, Perwira lulusan Akpol Angkatan 2000 ini menjelaskan, dana tersebut digunakan untuk beberapa item pekerjaan antara lain, pekerjaan fisik berupa pembangunan drainase dan tanggul penahan tanah, pembangunan MCK dan pembangunan jalan telford, yang tersebar di beberapa dusun di Desa Racang Welak.

Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2018 Desa Racang Welak kembali mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp1.110.784.000.

Dana tersebut digunakan untuk beberapa item pekerjaan dan pembiayaan lain, seperti pekerjaan pembangunan PLTA di Dusun Wae Dangka, pembangunan drainase, bantuan lantai rumah sehat untuk fakir miskin, bantuan insentif kader posyandu, belanja pemberian makanan tambahan, bantuan beras untuk disabilitas, pengadaan benih sayur, pengadaan ternak dan pengadaaan sound system.

“Dari dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana desa, baik untuk Tahun Anggaran 2017 maupun Tahun Anggaran 2018 yang dibuat oleh bendahara Desa, ditemukan adanya indikasi penyimpangan antara lain, pertama, terdapat kekurangan volume pekerjaan dan belanja fiktif pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018,” jelasnya.

Kedua, ditemukan kekurangan volume pekerjaan atas pekerjaan pembangunan PLTA Tahun Anggaran 2018, dan ditemukan penggelembungan belanja bahan non lokal untuk pembangunan PLTA Tahun Anggaran 2018,” tambahnya.

Kemudian AKBP Bambang Hari Wibowo, S.I.K., M.Si., juga menjelaskan bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, yang bertanggungjawab dalam hal pembayaran adalah Bendahara Desa atas perintah dan persetujuan kepala desa.

“Dari hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil, ditemukan adanya kekurangan volume pada item pekerjaan drainase, dan TPT, demikian juga hasil pemeriksaan pekerjaan PLTA oleh Ahli Elektro, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan,” ujar Kapolres.

Baca Juga:  Respon Aspirasi, Ansy Lema Berhasil Perjuangkan Dua Traktor Roda Empat untuk Kabupaten Ngada
  • Bagikan
error: Content is protected !!
Kirim Pesan Sekarang
Trima kasih dan selamat datang di letang
Hallo...
Trima kasih dan selamat datang di letangmedianews.com.
Silahkan kirim pesan untuk pertanyaan iklan produk & perusahan,
penulisan profil prusahan, bisnis, serta kerja sama, dll
Salam dan hormat kami
Letangmedianews.com.