oleh

Memperjuangkan Politik yang Pro-Kaum Perempuan (Renungan Peringatan Hari Ibu) || Oleh: Sil Joni

Letangmedia.com-Kenangan (memoria) terhadap sosok ibu, sebetulnya bukan elemen aksidental dalam kehidupan manusia. Mengenang kehadiran seorang ibu merupakan elemen eksistensial nan substansial dalam diri kita. Tanpa diperintah atau diingat sekalipun, dengan spontan kita selalu terpanggil untuk mengenang dan menghormati figur yang paling berjasa dalam hidup kita.

Karena itu, menetapkan tanggal khusus untuk mengenang kehadiran sosok Ibu, bagi saya tidak lebih sebagai upaya legalisasi dan formalisasi terhadap ‘panggilan primordial kemanusiaan’ kita. Pengkultusan terhadap ‘sisi formalitas’ tentu berpotensi menggerus mutu actus penghormatan kepada ibu. Mengapa? Seolah-olah kita baru terjaga dan sadar akan ‘kebesaran’ seorang ibu, ketika perayaan peringatan Hari Ibu itu tiba.

Atas dasar itu, saya tidak ingin larut dalam euforia-selebrasional memperingati Hari Ibu Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Desember, tanpa menimba sejumput makna di balik momen peringatan itu. Tulisan ini, dengan demikian, merupakan percikan permenungan perihal signifikansi Peringatan Hari Ibu untuk konteks pembangunan politik saat ini.

BAJA JUGA:

  1. Potensi Wisata Flores dan Harapan Pengembanganya || Oleh: Yohanes Budiono
  2. Bupati Dulla: Sumur Literasi Pembangunan Mabar || Oleh: Sil Joni
  3. Anggota POLRES, TNI, POLPP, dan PLN Manggarai Gelar Ops Lilin Turangga 2020
  4. Terima Kasih Ibu Maria Geong

Beberapa pertanyaan reflektif berikut penting diajukan sebagai ‘alat bantu’ dalam mengelaborasi isu Peringatan Hari Ibu (PHI) ini. Apa latar belakang historis penetapan tanggal 22 Desember sebagai Hari ibu? Apakah ada peristiwa atau kejadian negatif sehingga Negara merasa perlu menetapkan tanggal khusus untuk mengenang sosok ibu? Apa makna dari ‘perayaan’ PHI itu? Bagaimana ‘kondisi’ penghormatan terhadap martabat ibu dalam skema pembangunan politik di semua level di negara ini? Apakah hak-hak dan kepentingan para ibu dan kaum perempuan umumnya sudah diperhatikan dan diperjuangkan secara serius dalam praksis pengambilan kebijakan publik?

Baca Juga:  Membongkar Sindikat Mafia Tanah || Oleh: Sil Joni

Narasi Sejarah PHI
Seperti biasa, Negara tentu mempunyai alasan atau pertimbangan mengapa memilih tanggal tertentu untuk dijadikan momen peringatan akan subyek tertentu. PHI misalnya, seperti yang dilansir dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, penetapan tanggal 22 Desember sebagai PHI bermula dari diadakannya kongres. Tepat pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta, Kongres Perempuan pertama diadakan.

Tema kongres yang diadakan adalah pembahasan mengenai hak perempuan. Beberapa topik yang diperbincangkan kala itu adalah mulai dari masalah perkawinan, melawan perkawinan dini, poligami dan pendidikan perempuan.

Salah satu keputusannya adalah dibentuknya satu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia (PPPI). Melalui PPPI tersebut, terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk secara bersama-sama dengan kaum laki-laki berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka.

Pada tahun 1929, Perikatan Perkoempoelan Perempuan Indonesia (PPPI) berganti nama menjadi Perikatan Perkoempoelan Istri Indonesia (PPII). Kemudian, pada tahun 1935, diadakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta. Kongres tersebut berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia.

Tidak hanya itu, kongres tersebut juga menetapkan fungsi utama Perempuan Indonesia sebagai Ibu Bangsa, yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya.

Pada tahun 1938, Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung diputuskan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya, dikukuhkan oleh Pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang Bukan Hari Libur tertanggal 16 Desember 1959. Keppres tersebut menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari libur.

Baca Juga:  Menanti Keputusan Mahkamah Konstitusi || Oleh: Sil Joni

Politik yang Pro-Perempuan: Sebuah Imperatif Perjuangan
Mengacu pada sekelumit narasi sejarah di atas, Peringatan Hari Ibu yang dilakukan rutin setiap tahun itu sebenarnya bermula dari ‘kebangkitan’ kesadaran kaum perempuan dalam memperjuangkan politik yang menghormati martabat kaum perempuan. Itu berarti PHI tidak hanya bertujuan menghormati keberadaan seorang ibu dalam struktur relasi parental dan emosional dalam pranata keluarga, tetapi lebih dari itu menjadi momen penyadaran akan tonggak idealisme perjuangan kaum perempuan dalam ranah politik.

PHI, dengan demikian mesti dimaknai sebagai momen atau Hari di mana kita mengenang dan menghargai perjuangan para perempuan Indonesia. Iklim kebebasan dan kesataraan yang dialami oleh perempuan saat ini, tentu bukan ‘hadiah’ dari para lelaki, tetapi buah dari kerja keras dan perjuangan yang tanpa kenal lelah dari para pejuang perempuan tersebut. Mereka mengorbankan waktu dan tenaga untuk memikirkan dan memperjuangkan situasi politik yang tidak diskriminatif.

Semangat dan dedikasi para perempuan tak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Momen ini juga dikatakan sebagai momentum penting dalam kebangkitan bangsa, khususnya kebangkitan kaum perempuan yang memiliki banyak pengaruh dalam berbagai aspek.

Berkat perjuangan dan kerja sama tersebut, para perempuan Indonesia memiliki akses serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh kesempatan. Mulai dari akses terhadap bidang sosial, ekonomi, hingga politik.

Peringatan hari ini mengingatkan kita bahwasanya peran pengasuhan maupun peran domestik lainnya tak hanya sebatas menjadi peran perempuan saja. Laki-laki sebagai kepala keluarga pun memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri, sehingga diperlukan sinergi yang harmonis dalam praktiknya.

Momen Hari ibu juga diharapkan menjadi saat penting untuk memotivasi banyak pihak, khususnya pemerintah agar memberikan perhatian akan pentingnya perempuan dalam sektor pembangunan. Kita mendorong dan menekan para pengambil kebijakan untuk mengkreasi dan mengeksekusi kebijakan publik yang lebih berpihak pada kepentingan (kebutuhan) perempuan.

Kendati atmosfer demokratisasi sudah berhembus dalam tubuh bangsa, namun tak bisa disangkal bahwa ruang-ruang demokrasi itu dibajak oleh arogansi kultur politik patriarki yang cenderung memarjinalisasi kaum perempuan.

Akhirnya, bagi perempuan, momen ini juga diharapkan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pengembangan kualitas dan kemampuan dalam berbagai bidang. Kini, bukan hal yang mustahil menjumpai perempuan di berbagai sektor yang identik dengan dominasi laki-laki. Artinya, perempuan pun bisa semakin berdaya saat diberikan kesempatan yang sama.

Selamat memperingati Hari Ibu. Komitmen dan konsistensi kita untuk memperjuangkan kepentingan kaum perempuan dalam panggung politik akan diuji. PHI baru mempunyai makna jika kita ‘tergerak’ untuk meneruskan spirit perjuangan para perempuan agar situasi dominatif-subordinatif segera dilenyapkan. Para pemimpin politik mesti peka atau responsif terhadap kepentingan perempuan.

Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik; Saat ini berdomisili di Labuan Bajo, Manggarai Barat

 

Komentar