oleh

Mempertanggungjawabkan ‘Suara Tuhan’ || Oleh: Sil Joni

Mempertanggungjawabkan
Suara Tuhan’

Penulis | Sil Joni*
Penulis adalah Pemerhati Masalah
Sosial dan Politik

OPINI| PESTA demokrasi, kontestasi politik Pilkada sudah usai. Pasangan calon (Paslon) Edi-Weng sukses mendulang suara terbanyak dalam pemilihan itu. Dengan demikian, mereka mendapat legitimasi publik untuk mendapatkan jabatan politik prestisius bupati-wakil bupati Manggarai Barat (Mabar) periode 2021-2025.

Betapa sering mengidentikkan suara mayoritas sebagai ‘suara Tuhan’. Ketika Edi-Weng meraup suara publik terbanyak, maka itu berarti mereka sukses mendapatkan ‘restu’ dari Tuhan. Suara rakyat dianggap mewakili suara Tuhan.

Tesis seperti ini tentu sangat terbuka untuk diperdebatkan. Tulisan ini tidak berpretensi untuk menjustifikasi atau memfalsifikasi kesimpulan itu dengan membentangkan penalaran teoretis yang adequat dan argumentatif.

Saya sendiri berada pada posisi ‘mengamini’ kesimpulan itu sejauh proses untuk mendapatkan suara rakyat itu berjalan secara fair dan demokratis. Pilkada Mabar, hemat saya berlansung dalam suasana yang fair, elegan, dan demokratis. Atas dasar itu, saya tak ragu bahwa Paslon Edi-Weng memang ‘dikehendaki’ Tuhan untuk menahkodai Kabupaten ini selama lima tahun ke depan.

Mungkin sebagian dari kita pernah menggumuli dan mengafirmasi adagium Latin yang meski sudah klasik tetapi tetap aktual hingga detik ini: Vox populi vox Dei. Terjemahan bebasnya kira-kira demikian: Suara rakyat adalah suara Tuhan.

Dari sisi sejarah, ungkapan vox populi vox dei sendiri konon tercatat dipergunakan pertama kali salah satunya oleh Alcuin dalam suratnya kepada Maharaja Charlemagne di penghujung abad ke-8.

Ironisnya, dalam surat itu Alcuin sendiri justru memperingatkan sang raja untuk waspada kepada orang-orang yang menjadikan kata-kata tersebut sebagai jargon gerakan demokratisasi, yang jelas mengancam kekuasaan sang raja yang di kemudian hari menjadi kaisar itu.

Baca Juga:  Mabar Berwajah Optimis (Menanti 'Gebrakan Politik' Edi-Weng) || Oleh: Sil Joni

Sekian lama setelah surat Alcuin, istilah ini justru secara ikonik pernah dipopulerkan oleh Uskup Agung Walter Reynolds ketika muncul pergolakan terhadap Raja Edward II di abad ke-14, sebagai dukungan terhadap gerakan yang berujung lengsernya sang raja.

Di kemudian hari, pepatah ini menjadi semakin populer dan lestari hingga sekarang ketika sistem demokrasi elektoral dianggap sebagai sistem politik terbaik. Ungkapan itu bisa secara efektif dipakai oleh politisi untuk memobilisasi tingkat partisipasi publik dalam sebuah kontestasi politik.

Bahkan kita tidak segan-segan menarik kesimpulan bahwa pihak mana saja yang bisa memperoleh suara mayoritas, maka ia memperoleh semacam “legitimasi spiritual”, di mana ia menang atas kehendak Tuhan yang menggerakkan hati nurani mayoritas masyarakat.

Jadi, ada yang menerima begitu saja ungkapan itu sehingga setiap ‘aspirasi’ rakyat dianggap benar sebab terselip ‘suara Tuhan’ dalam perjuangan itu. Oleh sebab itu, negara atau pemerintah mesti ‘tunduk’, minimal terpanggil untuk mewujudkan setiap ‘suara’ yang berasal dari publik.

Pada sisi yang lain, mungkin kita juga pernah membaca dan merefleksikan secara serius ungkapan dari Cecilius ini. “Homo homini Deus” yang berarti manusia adalah Allah bagi sesama. Cecilius menegaskan bahwa manusia bisa menjadi Allah bagi sesamanya jika ia mengenal dan menjalankan kewajiban dasarnya sebagai manusia.

Baca Juga:  Wanita Adalah Ibu Kita (Sisipan Sederhana di Hari Ibu Nasional) || Oleh: Bernardus Tube Beding

Konsep di atas tentu senafas dengan pikiran Cicero dan Plinius yang menyatakan bahwa manusia adalah ‘imago Dei’: gambar atau citra Allah. Dengan itu, manusia tergerak untuk kagum, hormat, dan cinta terhadap sesama. Penghormatan dan rasa cinta itu tentu tidak dibatasi oleh status, pangkat, usia, jenis kelamin dan identitas primordial lainnya.

Jika kita mengamini kredo di atas, suara rakyat adalah suara Tuhan, maka Paslon pemenang kontestasi Pilkada mesti menghormati ‘suara Tuhan’ tersebut. Penghormatan itu dimanifestasikan dalam bentuk pertanggungjawaban nyata melalui kerja-kerja politik yang pro kepentingan publik. Kesejahteraan publik menjadi ukuran keberhasilan para pemimpin politik dalam mengemban sebuah jabatan politik.

Kita berharap duet Edi-Weng tidak tergoda untuk lekas ‘mencederai suara Tuhan’ itu yang terekspresi pada desain dan eksekusi kebijakan publik yang cenderung memperhatikan kepentingan pribadi, keluarga, dan kerabat terdekat. Suara Tuhan itu mesti mengingatkan Edi-Weng untuk bekerja bagi kemakmuran publik sebesar-besarnya.

Pembicaraan tentang ‘suara Tuhan’ ini, saya teringat baagaimna warga-net di level lokal bereaksi terhadap beredarnya video editan yang berisi ‘gestur dan pernyataan emosional’ dari seorang pejabat publik saat merespons ‘ulah sebagian peserta rapat (kelompok kontra) sosialisasi perihal pelaksanaan proyek geothermal di Desa Wae Sano tahun lalu. Dalam video itu, pejabat publik itu mengeluarkan beberapa pernyataan yang memantik reaksi yang beragam dari para netizen. Pernyataan yang mendapat perhatian luas adalah “melawan pemerintah sama dengan melawan Tuhan Allah’. Selain itu, ada beberapa ungkapan lain, yang menurut sebagian publik, tak pantas disampaikan dalam forum resmi itu, seperti ‘poti wolo’ dan ‘inventaris/catat mereka yang tidak butuh pemerintah’.

Baca Juga:  Skandal Nafsu Memeluk "Bukit Kerangan" || Oleh: Sil Joni

Kita tidak ingin bupati dan wakil bupati bekerja dalam bingkai prinsip “melawan pemerintah berarti melawan Tuhan Allah”. Virus otoritarianisme dan totalitarianisme tampak begitu mencolok dalam ungkapan itu. Mendengar dan atau membaca pernyataan semacam itu, sontak saja ‘bulu roman kita akan merinding’. Menyamakan diri sebagai ‘wakil Tuhan’ merupakan tipikal penguasa yang arogan dan ambisius. Tindakan dan kebijakan apa saja yang ditelurkan pemimpin, meski sangat merugikan kepentingan publik, akan dipaksakan untuk diikuti sebab pemerintah adalah ‘Tuhan Allah’.

Baca Juga:

  1. “Zero Tolerance” Terhadap Oknum Mafia Tanah || Oleh: Sil Joni
  2. Membaca Warisan Politik ‘Sang Pembuka Pintu’ (Apresiasi untuk Ibu Maria Geong) || Oleh: Sil Joni
  3. Mabar Berwajah Optimis (Menanti ‘Gebrakan Politik’ Edi-Weng) || Oleh: Sil Joni

*)Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik; Saat ini berdomisili di Labuan Bajo, Manggarai Barat.

Komentar