Opini: Keputusan dan Tumbangnya Kredibilitas Publik

  • Bagikan
oleh Penulis: Hardy Sungkang, S. Fil. (Foto: Dokpri)

OPINI
Keputusan dan Tumbangnya
kredibilitas Publik

Penulis | Hardy Sungkang, S. Fil.

OPINI | Keputusan sangat erat kaitanya dengan kekuasaan. Kekuasaan mengambil keputusan secara personal pada dasarnya tidak mempertimbangkan kesangsian-kesangsian yang terlegitimasi. Keputusan pribadi berbeda dengan keputusan politik dalam negara demokrasi. Demikianpun halnya dalam konteks negara konstitusional. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Segala yang berkaitan dengan keputusan publik mesti didasari oleh undang-undang dan peraturan pemerintah selaku tolok ukur juntrung yang mengatur segala tindakan administratif.

Habermas dalam teorinya tentang kekuasaan administrasi menjelaskan bahwa kekuasaan negara harus berdasarkan kekuasaan undang-undang. Hal tersebut sangat jelas diutarakan sejak John Locke dan Montesquieu tentang eksekutif. Kekuasaan yang melaksanakan undang-undang merupakan representasi diri sebagai administrasi tertinggi atau sebagai pemerintah. Habermas menekankan kekuasaan administratif tidak dibayangkan sebagai kekuasaan politisyang terkonstruksi terutama pada badan-badan politis. (F Budihardiman: 91)

Hal demikian, penulis melihat bahwa kekuasaan administrasi harus bisa bedakan dengan kekuasaan politis lainya. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh Pemprov NTT melalui Dinas P dan K dalam memberhentikan jabatan kepala sekolah Ibu Yus Maria Damolda Romas, S.Pd. EK., merupakan tindakan yang melanggar peraturan baku kementerian pendidikan dan kebudayaan yang tertuang dalam peraturan Nomor 6 tahun 2018 pasal 19.

Dalam konteks negara sebagai tolak ukur segala kebijakan dan keputusan, maka siapapun yang memposisikan dirinya sebagai pejabat publik harus berlandaskan pada legitimasi konstitusional, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang didelegasikan oleh soerang pejabat publik mesti didasari legalitas undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Hal demikian dilakukan demi menjaga netralitas diri selaku pejabat administrasi publik.

Apabila seorang pejabat publik mengambil keputusan untuk bawahannya, maka harus mendasar dan benar-benar berpacu pada mekanisme undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Sebab jika hal itu tidak terjadi, maka pejabat publik tersebut dapat diklaim sebagai pejabat utusan komunal tertentu. Dengan sendirinya, kredibilitas diri seorang pejabat politik menjadi turun dan bisa saja mendapatkan mosi tidak percaya oleh masyarakat.

Seorang pejabat publik yang mengambil tindakan dengan mengesampingkan dasar undang-undang dapat diklaim sebagai pejabat yang ingin berkuasa. Jika kekuasaan itu dapat merugikan pribadi lain, maka pejabat publik itu dapat dikatakan sebagai serigala bagi sesamanya (homo homini lupus). Karena itu, sepaham dengan pemikiran Thomas Hobes, negara sebagai raksasa (leviathan). Dalam negara ada negara. Tindakan demikianpun menjadi basis kritik penulis dalam tulisan ini. Di mana dalam negara ada negara, pejabat publik selaku pemimpin politis pada tataran tertentu sedang mengeksenkan gaya kekuasaan peribadinya yang dapat menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain.

Fenomena kekuasaan ini nampak dilihat setelah membaca salah satu persoalan yang sedang terjadi di NTT beberapa dekade lalu. Persoalan itu terkait keputusan sepihak seorang gubernur, dalam hal ini pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Dalam pandangan penulis, tampak kekuasaan personal itu sedang dipraktekan dalam lingkup dinas P dan K NTT.

Persoalannya adalah Gubernur memberhentikan seorang kepala sekolah di SMKN 1 Wae Ri’i melalui surat keputusan Dinas P dan K NTT dengan mempertimbangkan, bahwa yang bersangkutan dinilai tidak optimal dalam menyelesaikan kasus internal sekolah. Kemudian, diklaim sebagai kepala sekolah yang menunjukan tindakan penolakan terhadap perintah Plt. Kepala dinas Pendidikan.

Tentu, hal ini bukan menjadi perdebatan, jika pemberhentian kepala sekolah tersebut dilakukan dengan berdasarkan mekanisme peraturan Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 pasal 19 tentang pemberhentian kepala sekolah.

Penulis mendalami mekanisme pemberhentian kepala sekolah tersebuttidakberdasarkan legalitas yang jelas, bahwa di dalam poin peraturan Kemendikbud tersebut tidak ditemukan alasan seperti yang dipertimbangkan oleh pemprov NTT. Lantas dalam poin-poin peraturan tersebut, sebuah pelanggaran besar terjadi apabila seorang kepala sekolah terjerumus dalam pasal 1 poin (e) yang berbunyi dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,jikamerujuk pada persoalan sebelumnya dalam internal lembaga tersebut.

Tampak bahwa seorang kepala sekolah sebenarnya tidak bisa diklaim sebagai seorang yang tidak optimal dalam meyelesaikan kasus internal sekolah.Namun demikian, sesuatu yang baru terjadi setelah mendapatkan pertimbangan pemberhentian kepala sekolah SMKN 1 Wae Ri’i, ibu Yus Maria Damolda Romas, S.Pd. EK., semena-menaa karena kepala sekolah yang tidak disiplin.

Apakan benar kepala sekolah membangkang dengan Plt. Kepala Dinas PPO NTT? Jika demikian benar adanya, adakah dasar hukum yang membuktikan bahwa sorang Yus Maria Damolda Romas, S.Pd. EK., membangkang dan tidak optimal menyelesaikan persoalan? Sudahkah Pemprov NTT melakukan mediasi serta melewati proses hukum yang berdasarkan mekanisme administratif? Sesuatu yang pasti terjadi, jika hal demikian dilakukan dan tidak dengan serta merta mengambil dan menimbang berbagai keputusan karena desakan komunal tertentu yang nota bene ingin mengambil keuntungan tertentu dari jabatan administratif tersebut.

Setelah membaca salah satu tulisan opini pada media online letangmedia.com, tentang mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Gubernur melalui kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang telah mengambil keputusan dan mengeluarkan surat pemberhentian kepala sekolah SMKN 1 Wae Ri’i, Ibu Yus Maria Damolda Romas, S.Pd. EK., penulis sama sekali tidak menemukan poin khusus tentang tahap-tahap atau mekanisme yang benar berdasarkan undang-undang tentang pemberhentian jabatan seorang kepala sekolah oleh pempov NTT.

Alasan demikianpun sehingga penulis dalam tulisannya mempertanyakan kemanakah keadilan dan kebijakan pemprov NTT dalam mengambil keputusan tersebut. Jika berkenan, barangkali mungkin kebijakan dan keputusan tersebut dapat dipertimbangkan kembali sesuai mekanisme peraturan kemendikbud. Hal lain pula penulis mendesak Dinas P dan K NTT untuk mencoba melakukan tindakan keputusan administratif yang berdalil, agar kebijakan itu tidak merugikan dan merasa dikecewakan oleh pribadi tertentu.

Pemberhentian kepala sekolah SMKN 1 Wae Ri’i hemat penulis sangat bertentangan dengan peraturan Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 pasal 19, yang mana dalam poin satu pemendikbud tersebut, penulis tidak menemukan pelanggaran yang substansial secara konstitusional. Penulis melihat pertimbangan Gubernur untuk memberhentikan kepala sekolah sangat tidak berdasarkan poin-poin dalam peraturan permendikbud tersebut.

Pertimbangan Gubernur NTT melalui Badan Kepegawaian Daerah memberhentikan kepala sekolah SMKN 1 Wae RI’i perlu dikaji kembali. Lantas Kepala Sekolah SMKN 1 Wae Ri’i dalam hal ini ibuYus Maria Damolda Romas, S.Pd, EK., tidak sedang mengalami sanksi hukum yang berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas persoalan pengambilan kebijakan terhadap proses pemberhentian kelima belas guru komite beberapa dekade lalu. Ia sama sekali tidak menerima laporan saksi hukum dari pengadilan terhadap kebijakan putusan yang telah dipalunya. Atas dasar itu, publik sebetulnya ingin mengetahui secara pasti, sejauh mana tindakan Gubernur NTT melalui instansi terkait dalam menangani kasus tersebut, jika memang mengakibatkan “pelayanan dan peningkatan mutu sekolah menjadi terganggu dan kurang memadai”.

Putusan kepala sekolah hentikan kelima belas guru komite tersebut, secara kasat mata sangat tidak bertentangan dengan peraturan. Lantas, otonomi kepala sekolah berdasarkan pertimbangan bersama ketua komite sekolah bahwa kelimabelas guru komite tersebut diberhentikan atas dasar pertimbangan yang berdalil. Pemerintah provinsi dalam hal ini dinas Provinsi NTT perlu mendalami kembali pelanggaran atau sikap yang dinilai tidak berasaskan legalitas hukum yang pasti. Setiap kebijakan tentunya harus dipertimbangkan secara dalam berasaskan juntrung yang berlaku umum. Dengan demikian, publik tidak akan menilai kebijakan Pemprov NTT melalui Dinas P dan K ditunggani atau sedang dicacat oleh kepentingan komunal tertentu.

Penulis menilai, bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pemprov NTT melalui keputusan Gubernur tentang pemberhentian Ibu Yus Maria Damolda Romas, S.Pd. EK., sangat tidak bersasarkan mekanisme peraturan kemendikbud yang berlaku. Karena itu, beberapa sumbangan solutif penulis terhadap persoalan ini adalah, pertama, pihak pemprov harus kaji kembali surat yang sudah dikeluarkan dengan memperhatikan alasan-alasan administratif berdasarkan permendikbud no 6 tahun 2018 pasal 19.

Kedua, Pemprov NTT harus mendalami kembali prosedur cacat hukum yang apabila benar ibu Yus Maria Damolda Romas, S.Pd. EK., tidak optimal dalam menyelesaikan kasus internal sekolah dengan mengakibatkan pelayanan dan peningkatan sekolah terganggu.

Ketiga, penulis mengharapkan tindakan pengambilan keputusan pemprov NTT semoga tidak dilandasi oleh kepentingan-kepentingan politis tertentu dan tidak sedang mengambil keuntungan tertentu. Salam

Baca Juga:

  1. Quo Vadis Keadilan (Mengkritisi Kebijakan Soal Pemberhentian Kepala Sekolah SMKN1 Wae Ri’i – Manggarai)
  2. SMK Negeri 1 Wae Ri’i Kabupaten Manggarai Mengadakan Sosialisasi Asesmen Nasional
  3. Yohanes J. Demas; Saya Bangga Menjadi Petani

 

*) Vinsensius Hardy Sungkang, S.Fil., Penulis buku kumpulan opini berjudul Berdamai dengan relaitas? dan penulis buku kumpulan puisi Saulus. Sejak 2016 bekerja di media online. Pernah menulis di berbagai media cetak dan online. Peminat sastra dan isue politik.

Catatan Redaksi: Opini pada kolom ini merupakan pandangan pribadi penulis dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis, tidak mewakili redaksi letangmedia.com.

  • Bagikan
error: Content is protected !!
Kirim Pesan Sekarang
Trima kasih dan selamat datang di letang
Hallo...
Trima kasih dan selamat datang di letangmedianews.com.
Silahkan kirim pesan untuk pertanyaan iklan produk & perusahan,
penulisan profil prusahan, bisnis, serta kerja sama, dll
Salam dan hormat kami
Letangmedianews.com.