Polisi Virtual dan Ajakan Bermedia Sosial Secara Cerdas

  • Bagikan
Penulis (Foto: Dokpri)

Penulis | Yanto Baptista*

POLISI virtual sudah hadir di media sosial. Mereka hadir dengan misi khusus yaitu mengawasi masyarakat dalam bermedia sosial. Itu artinya seluruh aktivitas di media sosial dipantau dan diawasi lansung oleh polisi. Semua cuitan atau postingan yang sifatnya dilihat dan dikonsumsi publik mendapat pengawasan ketat dari kepolisian virtual.

Ini menjadi awasan sekaligus peringatan keras bagi semua pengguna media sosial; facebook, tiktok, youtube, instagram, twitter dan sederetnya. Sasaran kerja polisi virtual ini adalah konten-konten media sosial yang bertendensi amoral (semisal pornografi), mengandung fitnah dan ujaran kebenciaan, pencemaran nama baik, berbau SARA, hoaks, meme negatif dan sejenisnya.

Cara kerja polisi virtual di media sosial sangat praktis yaitu memberi peringatan kepada akun-akun media sosial yang memuat konten-konten yang melanggar kaidah moral-etis dan hukum. Tentu saja peringatan itu ada setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan para ahli terkait.

Peringatan itu selanjutnya dikirim ke akun bersangkutan lewat direct message. Isinya berupa pemberitahuan jika postingan atau konten dari yang bersangkutan dinilai tidak pantas dan dianjurkan untuk menghapus postingan tersebut dalam satu kali 24 jam dengan batasan dua kali teguran.

Kalau hal ini tidak diindahkan, tahap selanjutnya ialah pemanggilan untuk diminta klarifikasi dan pertanggungjawaban.

Kalau hal ini juga masih belum diindahkan, langkah terakhir adalah proses secara hukum pidana.

Keberadaan polisi virtual ini tidak sama dengan polisi cyber, meski keduanya sama-sama bergerak di media sosial. Polisi cyber bergerak di ranah penegakan hukum berdasar materi hukum yang sudah ada, sedangkan polisi virtual bertugas hanya mengawasi dan mengedepankan dialog apabila ada indikasi konten yang melanggar kaidah moral-etis dan hukum dalam bermedia sosial.

Perlu diperhatikan bahwa polisi virtual dalam pelaksanaan tugasnya di media sosial tidak masuk dalam ruang privat. Itu artinya direct message, chating group dan sejenisnya bukan ranah kerja polisi virtual.

Apa yang menjadi perhatian mereka adalah mengawasi ketat konten-konten yang masuk dan memenuhi ruang publik seperti youtube, tiktok, cuitan di instagram dan twitter, termasuk postingan di facebook dan sejenisnya. Konten-konten ini menjadi menu publik dan bertendensi menciptakan chaos dan perpecahan di masyarakat.

Baca Juga:  Pakai Kondom Cegah HIV/AIDS || Oleh: Sil Joni

Reaksi Pro dan Kontra

Hadirnya polisi virtual memicu perdebatan publik. Ada yang kurang setuju dan ada juga yang setuju. Yang kurang setuju memandang hadirnya polisi virtual dianggap membungkam kebebasan berekspresi di media sosial.

Orang menjadi sungkan dan takut berpendapat di media sosial. Banyak orang merasa tidak bebas dalam bermedia sosial karena pergerakannya selalu diintai secara masif dan sistematik.

Semua ini mengarah pada satu isu serius, Negara yang direpresentasi oleh polisi virtual sedang melumpuhkan demokrasi di Indonesia.

Bagi yang setuju, mereka memiliki cara pandang yang positif terhadap fakta hadirnya polisi virtual di media sosial. Bagi mereka, adanya polisi virtual justru memastikan demokrasi berjalan dalam koridor yang benar. Demokrasi dalam dirinya adalah paradoks.

Satu sisi ia menyediakan ruang kebebasan bagi siapa pun untuk mengekspresikan diri. Di sisi lain, demokrasi menggiring orang pada kebebasan sewenang-wenang.

Media sosial adalah ruang perwujudan demokrasi yang berwajah paradoks itu. Seperti halnya demokrasi, media sosial kita juga berjalan bersama dalam dua kutub yang berbeda; positif dan negatif. Dalam bermedia sosial banyak orang salah mengunakan kebeasan berekspresi.

Atas nama demokrasi, secara sistematik, banyak orang mengunakan media sosial untuk memecahbelah masyarakat bahkan bisa meruntuhkan sebuah Negara.

Isu yang sering dipropaganda adalah SARA, hoaks, meme yang negatif, fitnah, kebencian dan sederetnya. Jika ini dibiarkan terus-menerus maka peradaban kita berlahan hancur. Maka pihak yang mendukung adanya polisi virtual ini merasa kehadiran polisi di dunia maya dinilai positif untuk menegakkan konsep demokrasi yang benar dalam media sosial.

Kecerdasan dalam Bermedia Sosial

Perdebatan di atas akan menemukan titik terang, kalau kita mengerti akar persoalanya. Soal sebenarnya bukan terletak pada berterima atau tidaknya polisi virtual di media sosial.

Polisi virtual hanyalah simbol yang mau mengatakan bahwa ada ketidakberesan dalam bermedia sosial di Indonesia saat ini. Ketidakberesan itu justru menjadi soal yang harus didiskusi dan diselsaikan. Ketidakberesan itu adalah ketidakcerdasan dalam bermedia sosial. Jadi soalnya adalah kita sudah cerdas atau tidak dalam bermedia sosial.

Sekarang kita berbicara fakta dilapangan. Hadirnya polisi virtual di media sosial mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya masih kurang cerdas bermedia sosial. Ada jejak digital dan fakta hukum yang menguat tesis ini. Jejak digital kita hampir penuh dengan berita hoaks, ujaran kebencian, fitnah, SARA, meme negatif dan sederetnya.

Baca Juga:  HIV/AIDS dan Pariwisata Sehat || Oleh: Sil Joni

Sementara rentetan kasus yang dipolisikan hingga saat ini semakin mempertegas fakta hukumnya. Belum lagi kita berbicara tentang fakta undang-undang ITE yang secara gamblang dilatarbelakangi oleh fakta maraknya pengguna media sosial yang tidak cerdas.

Dari rekam jejak digital dan fakta hukumnya kita patut menyentuh akarnya yaitu ketidakcerdasan. Banyak orang kurang hati-hati dalam berekspresi di media sosial. Akibatnya banyak terjebak kasus hukum pidana. Media sosial kita rupanya lebih sering menjadi ruang luapan emosi semata. Sementara akal sehat lebih sering tertindis ego dan emosi.

Sikap kritis dan objektivitas dalam radar ambigu. Media sosial kita sudah dan sedang penuh dengan drama seputar rasa, ego, temperamen dan sentimental. Kita masih belum beranjak lebih jauh pada level substatif yaitu kecerdasan bermedia sosial.

Media sosial kita saat ini lebih sering menjadi ruang bertaburnya kebencian, fitnah dan SARA yang muaranya telah membawa banyak perpecahan dalam masyarakat Indonesia.

Kita masih ingat kasus Ahok yang digoreng-goreng di media sosial dan memantik kebencian baik antar group politik, agama hingga persoal. Atau isu ras papua yang sengaja dilebih-lebihkan di media demi memantik perpecahan.

Kasus-kasus lain seperti kasusnya Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, dan begitu banyak kasus-kasus lainya.

Dewasa ini orang dengan gampang mengumbar kebenciaan dan memprovokasi banyak pihak di media sosial.

Tampilan meme negatif menjelma virus akut yang seringkali memprovokasi masyarakat yang kurang cerdas.

Fake news atau berita bohong juga seringkali menipu dan menjebak banyak pihak. Fakta-fakta itu sadar atau tidak bekerja secara sistematis dan sangat menggangu keutuhan hidup bermasyarakat dan berbangsa.

Dari fakta-fakta miris di atas, kita masuk pada kesadaran bersama, bahwa kita seharusnya bermedia sosial secara cerdas. Ini hal yang sangat esensial. Konten kita di media sosial harus mempunyai nilai edukatif, konstruktif dan objektif terlepas dari gaya dan cara menyampaikannya.

Segala lupan emosi, kritik, protes, gugatan, tuduhan mesti dibarengi dengan data-data yang kuat. Ide-ide yang sifatnya baru dan mendobrak tatanan lama mesti memiliki basis argumentasi yang kuat dan tentu objektif. Sebisa mungkin akal sehat lebih dikedepankan daripada luapan emosi semata dan sikap sentimen.

Baca Juga:  HIV/AIDS dan Pariwisata Sehat || Oleh: Sil Joni

Kalau kita masuk pada level ini saya percaya media sosial kita akan lebih bening. Dengan demikian demokrasi kita semakin bersinar ke arah yang lebih baik.

Tetang adanya polisi di media sosial, hemat saya bukan sebuah ketakutan psikologis yang akut. Kalau kita cerdas kenapa kita mesti takut. Polisi-polisi virtual itu hanya berfokus pada pengawasan potensi ketidakcerdasan dalam bermedia sosial.

Saya secara pribadi kalau menurut hemat saya, konten saya itu penting untuk disampaikan, dalam arti berisi kritik yang konstruktif, objektif dan memuat kebenaran, tidak ada salahnya untuk dimuat ke ruang publik. Selama konten itu bisa dipertangungjawabkan secara rasional dan objektif, selama itu juga kita tidak takut mempublikasikannya.

Tidak menjadi soal polisi ada atau tidak di media sosial. point pentingnya tidak terletak pada berterima atau tidaknya polisi di media social. Poinnya yaitu cerdas atau tidaknya kita bermedia sosial.

Akhirnya, semoga kita semakin cerdas bermedia sosial. Adanya polisi virtual di media sosial tidak menjadi soal yang krusial selama kita menggunakan media sosial secara cerdas, mengerti tata caranya dan paham hukum-hukum yang mengikatnya.

Polisi virtual hanyalah pengawas atau sejenis reminder dan penganjur. Kita tetap bebas berpendapat selama itu bisa dipertanggungjawabkan secara benar dan objektif. Selama kita tidak mengujar kebencian, fitnah, hoax, SARA dan sederetnya, selama itu juga kita aman-aman saja.

*)Penulis adalah alumnus STFK Ledalero

Catatan Redaksi: Pandangan dan atau Opini pada kolom ini merupakan pandangan pribadi penulis dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis, tidak mewakili redaksi letangmedia.com.

  • Bagikan
error: Content is protected !!
Kirim Pesan Sekarang
Trima kasih dan selamat datang di letang
Hallo...
Trima kasih dan selamat datang di letangmedianews.com.
Silahkan kirim pesan untuk pertanyaan iklan produk & perusahan,
penulisan profil prusahan, bisnis, serta kerja sama, dll
Salam dan hormat kami
Letangmedianews.com.