Sirilus Ladur, Pemda Mabar: Benar atau Salah Pinjam Rp 1,8 Triliun

  • Bagikan
Ket: Sirilus Ladur (Foto: Dokpri)

MABAR | Letangmedia.com-Langkah Pemerintah daerah Manggarai Barat (Pemda Mabar) untuk melakukan pinjaman modal daerah sebesar Rp1,8 triliun menjadi polemik hangat di tengah masyarakat.

Ada yang merasa kebijakan tersebut sudah tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi banyak pula yang berpandangan kebijakan itu berakibat buruk pada roda perekonomian Mabar kedepannya.

Dilansir dari artikel jnn.co.id (5/6/2021) bahwa Pemda bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mabar, menyepakati pinjaman modal daerah sebesar Rp1,8 triliun.

Kesepakatan pinjaman tersebut, sebagaimana dikutip oleh media ini dari artikel mediaindonesia.com (1/6/2021) tertuang dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati Mabar bersama pimpinan DPRD.

“Penandatanganan nota kesepakatan itu digelar dalam rapat paripurna II di ruang sidang utama DPRD Mabar pada Senin, 31/5/202” dikutip letangmedia.com dari mediaindonesia.com.

Menanggapi hal itu, mantan ketua PKB Mabar, Sirilus Ladur memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil Pemda Mabar.

“Saya (Red: Sirilus Ladur) memberikan apresiasi yang tinggi ke pihak Pemda Mabar. Bahwa mengajukan pinjaman daerah senilai Rp1,8 triliun adalah keputusan yang tepat untuk melakukan sejumlah pembangunan di daerah berbasiskan infrastruktur di 12 kecamatan,” ungkap Sirilus kepada Letangmedia.com via WhatsApp, pada Senin (7/6/2021)

Keputusan Pemda Mabar untuk melakukan Pinjaman 1 triliun dari SMI dan 800 miliar dari lintas kementerian seperti Kementrian PUPR, Kementrian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa (Red: lih.Media Indonesia, 1/6/2021), menurut Sirilus adalah langkah yang benar dan tidak semata-mata untuk membangun infrastruktur jalan.

“Pinjaman Rp1,8 triliun yang diajukan ini yang jelas untuk membangun beberapa sektor yakni infrastruktur jalan, pengembangan perikanan, peternakan, pertanian,” lanjutnya.

Karena itu bagi Sirilus, langkah yang diambil oleh Pemda Mabar untuk melakukan pinjaman dana sebesar 1,8 triliun tersebut tidak ada salahnya; dan pinjaman itu sudah disetujui oleh DPR Daerah Kabupaten Mabar melalui Sidang Paripurna di lembaga Dewan.

Ia menjelaskan, pinjaman modal oleh pemerintah daerah di ijinkan oleh Peraturan Pemerintah bernomor “54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah”.

Dalam peraturan tersebut, kata Sirilus, juga mengatur “Prinsip Umum Pinjaman Daerah (Red: Lihat: Bab II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah).

Maka pinjaman daerah, terang Sirilus, merupakan alternatif sumber APBD atau untuk menutupi kekurangan-kekurangan kas daerah, pinjaman daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah berdasarkan perundang-undangan.

Dia mengungkapkan, untuk membangun berbagai sektor dengan cepat tidak bisa hanya bergantung pada dana transfer dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU), karena itu pinjaman ini sangat dibutuhkan untuk menggenjot berbagai sektor pembangunan.

Dia menuturkan, pembangunan di Manggarai Barat Khusus untuk sektor infrastruktur jalan masih banyak yang tersentuh oleh APBD saja, misalnya pembangunan jalan menuju kantor kecamatan di 12 kecamatan belum tuntas yang sebagian besar dalam keadaan rusak berat maupun ringan.

Sirilus menyebutkan beberapa contoh ruas jalan di Kabupaten Mabar yang rusak berat dan ringan, seperti jalan di Kecamatan Pacar, dari Noa menuju Kecamatan Macang Pacar- Bari adalah rusak berat.

Selanjutnya, dari Bambor menuju Werang Kecamatan Sano Nggoang; lalu ruas jalan Dahang, Ndoso Kecamatan Ndoso, Golowelu menuju Kecamatan Kuwus Barat, rusak berat  dan atau rusak ringan.

“Untuk memperbaiki semua itu, tidak mungkin hanya bergantung pada dana transfer dari pusat. Belum lagi untuk membangun infrastruktur lainnya seperti embung, air, juga pengembangan pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta sektor lainnya,” katanya.

Dia berpendapat bahwa, langkah Pemda Mabar untuk meningkatkan dan membuka infrastruktur yang menghubungkan antar kampung, Desa, dan kecamatan, dan Ibu kota kabupaten Mabar adalah langkah strategis sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sehingga manfaat wisata premium sungguh nyata di tengah masyrakat.

“Di setiap wilayah di Kabupaten Mabar memimiliki potensi masing-masing. Apalah gunanya potensi itu, bila tidak didukung dengan infrastruktur jalan. Dengan adanya infrastruktur jalan, maka masyrakat ikut menikmati manfaat wisata premium dengan menjual hasil bumi dan kreasi lainya. Tentu diibangi dengan peningkatan SDM”, harap Sirilus.

Selanjutnya kata Sirilus, yang perlu kita dorong adalah tingkatkan pengawasan baik dari DPR Daerah Kabupaten Mabar maupun partisipasi aktif kita sebagai masyarakat Mabar.

Selain pengawasan oleh berbagai pihak, dia mengatakan, yang paling penting juga adalah kesiapan Sumber daya Manusia khususnya para ASN, harus siap kerja keras demi meningkatkan pendapatan Daerah kita.

Dia kembali menggarisbawahi, bahwa dengan adanya pinjaman daerah yang cukup besar, diharapkan pemerintah Mabar, baik eksekutif maupun legislatif dan stakeholder lainya harus bekerja keras demi suksesnya pembangunan di Manggarai Barat.

Ia yakin, Kalau semua elemen di Mabar bekerja keras dan siap melakukan terobosan baru demi memajukan Mabar, maka PAD Mabar bisa bertambah setiap tahunnya.

Kita masyarakat jangan dulu berpikir masalah, misalnya bagaimana pengembalian uang Rp.1,8 triliun, yang jelas Pak Bupati sudah sudah memperhitungkan hal itu, apalagi APBD kita di tahun 2021 sebesar Rp.1,1 triliun” tutup Sirilus.

Laporan| Edy Feliks Hatam & Riki Joman
Penulis | Edy Feliks Hatam & Riki Joman
Editor | EFH

  • Bagikan
error: Content is protected !!
Kirim Pesan Sekarang
Trima kasih dan selamat datang di letang
Hallo...
Trima kasih dan selamat datang di letangmedianews.com.
Silahkan kirim pesan untuk pertanyaan iklan produk & perusahan,
penulisan profil prusahan, bisnis, serta kerja sama, dll
Salam dan hormat kami
Letangmedianews.com.