Skandal Nafsu Memeluk “Bukit Kerangan” || Oleh: Sil Joni

  • Bagikan
Penulis (Foto; istimewa)

OPINI-Kerangan. Empat tahun terakhir, nama Kerangan ini selalu diperbincangkan dalam ruang publik digital di level lokal. Pembicaraan itu ternyata tidak hanya berhubungan dengan ‘kemolekan’ punggung bukit di wilayah Utara kota Labuan Bajo itu.

Tanah Kerangan diperbincangkan secara serius oleh publik terutama karena ‘adegan pelampiasan nafsu memeluk bukit jelita’ itu, terkuak di ruang publik. Pihak penegak berhasil mengendus semacam ‘bau korupsi’ yang terpantul dari jantung wilayah itu.

Sebelum Mabar menjadi daerah otonom, lahan Kerangan dan sekitarnya tidak dilirik sebagai salah satu kepingan nirwana di tanah wisata super premium ini. Kisah penyerahan lahan itu oleh fungsionaris adat Nggorang kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk pembangunan Sekolah Pelayaran Menengah, tak menimbulkan persoalan yang serius. Semuanya berlangsung aman dan terkendali.

Cerita tentang Kerangan berubah secara drastis pasca-Mabar menjadi daerah otonom. Sadar bahwa nilai jual tanah di pesisir dan sepanjang garis pantai wilayah Utara Labuan Bajo dengan panorama laut yang memukau kian tinggi seiring naiknya pamor kota ini sebagai destinasi pariwisata internasional, maka ada segelintir oknum yang mulai ‘membongkar pasang’ kisah penyerahan itu.

Narasi sejarah seputar penyerahan itu ‘direkonstruksi’ seturut interes personal dan parsial. Intensi utamanya adalah menjustifikasi klaim kepemilikan atas lahan itu. Bermodalkan sejarah yang ‘diputar ulang’ itu, maka sekelompok orang mendapat legitimasi untuk mengadakan transaksi jual beli. Aksi penjualan dan atau pengalihan aset itu, semakin legitimatif ketika Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mabar, mengeluarkan sertipikat kepada sejumlah orang.

Ketidakjelasan status hukum kepemilikan atas lahan itu, mendorong segelintir oknum coba membangun opini dan argumentasi soal sejarah kepemilikannya. Tidak sedikit yang ‘terkecoh’ dengan narasi subyektif itu. Para calo, pengusaha, dan oknum yang mengaku sebagai pemilik atas tanah itu, dengan bebas bertransaksi.

Entah bagaimana ceritanya, pihak penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT begitu agresif ‘membongkar’ skandal korupsi pengalihan dan atau jual beli aset Pemda Mabar itu. Sementara pihak Pemda sendiri belum secara terang-terangan mengklaim bahwa aset yang ‘diperjualbelikan’ oleh segelintir oknum itu masuk dalam kategori properti Pemda.

BACA JUGA:

  1. Media, Aktualisasi Diri dan Proyek Idealisme || Oleh: Sil Joni
  2. Natal dan Tahun Baru di Tengah Pandemi Covid-19 || RD. Stephanus Turibius Rahmat
  3. Natal dan Mabar Bangkit || Oleh: Sil Joni
  4. Potensi Wisata Flores dan Harapan Pengembanganya || Oleh: Yohanes Budiono

Karena itu, bupati Mabar, Agustinus Ch. Dulla sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya upaya pihak Kejati ini agar status hukum ‘lahan Kerangan’ itu, mendapat titik terang. Semua pihak mengakui bahwa ada peristiwa hukum berupa penyerahan lahan Kerangan dari fungsionaris adat Nggorang kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 1997 yang silam. Namun, di mana letaknya, berapa luas lahan yang diserahkan itu, siapa-siapa yang menjadi saksi mata (sejarah) atas peristiwa itu, belum ada titik temu. Ada banyak keterangan yang muncul ke permukaan. Tentu, keanekaan informasi itu bergantung pada siapa dan kepentingan apa yang hendak digapai dalam skandal itu.

Seandainya isu ‘sertipikat’ yang dikantongi oleh segelintir oknum benar adanya, maka pihak BPN Mabar hemat saya mesti bertanggung jawab terhadap keberadaan sertipikat itu. Mengapa? Masalahnya adalah atas dasar apa pihak BPN menerbitkan sertipikat kepemilikan sementara status tanah itu belum mendapat kekuatan hukum yang tetap? Siapa yang merekomendasikan BPN bahwa beberapa oknum yang mengajukan permohonan sertifikasi beberapa bidang tanah di lokasi Kerangan itu merupakan ‘pemilik sah’ dari lahan itu?

Hal lain yang tidak kalah pelik adalah mengapa BPN tidak mengabulkan semua permohonan dari mereka semua yang mendaku sebagai ‘pemilik lahan’ itu? Mengapa Pemda Mabar tidak mengurus proses sertifikasi terhadap lahan yang diklaim sebagai aset Pemda itu? Mengapa almarhum Haji Adam Djuje yang mengklaim memiliki lahan di lokasi itu permohonan sertifikasinya tidak dilayani? Apakah BPN, Pemda Mabar, dan mereka semua yang mengaku memiliki sebagian dari lahan Kerangan, tidak mengetahui bahwa tanah itu bermasalah atau minimal belum mempunyai bukti hukum yang otentik dan valid?

Jika para pihak ini mengetahui bahwa lahan itu masih bermasalah, mengapa permohonan sertifikasi tanah dari segelintir oknum dikabulkan oleh BPN? Benarkah segelintir oknum yang telah mendapat sertipikat atas tanah itu sudah mengikuti prosedur perolehan tanah secara sah menurut hukum adat dan hukum positif saat ini?

Saya sependapat dengan Bapak Bupati Mabar bahwa upaya pihak Kejati NTT ini harus diapresiasi. Kita berharap agar pihak penegak bisa bekerja secara profesional untuk menyingkap duduk perkara di balik silang sengkarut klaim kepemilikan atas aset itu. Hukum harus diluruskan dan ditegakkan dengan adil.

Jika dalam proses hukum itu ternyata aset Kerangan ini sudah menjadi milik Pemda Mabar, maka semua oknum yang terlibat dalam kasus korupsi pengalihan dan jual beli aset itu, harus dimintai pertangunggungjawabannya secara fair. Demikian juga dengan oknum BPN atau Pemda Mabar. Jika dalam proses ini, ada dari antara mereka yang ‘terlibat’, maka pihak penegak harus bertindak tegas.
Kita tidak ingin ada oknum tertentu yang mengecap kemewahan dan kelimpahan dari kegesitan mereka ‘memanipulasi’ klaim kepemilikan aset Pemda Mabar. Siapa pun tahu bahwa ‘nilai jual’ dari aset itu begitu fantastis. Mereka yang terlibat dalam transaksi jual beli itu, terutama para calo dan para oknum yang mengaku sebagai pemilik lahan, pasti ‘kaya raya’ saat ini.

Status sebagai ‘orang kaya’ itu begitu mudah didapat. Kelicikan dalam memanipulasi dokumen dan narasi sejarah dioptimalisasi sehingga skenario menggadai properti tanah strategis berjalan mulus. Nafsu untuk memeluk bukit Kerangan terlampau besar sehingga segala cara dipakai.

Akhirnya, barangkali hukum alam ini akan berlaku. Siapa menabur badai sejarah manipulatif, maka jeruji bui adalah istana yang pas untuk dia bermukim. Semoga kebenaran hukum itu sendiri segera tampak ke permukaan sehingga teka-teki seputar skandal Kerangan segera terkuak.

Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik; Saat ini berdomisili di Labuan Bajo, Manggarai Barat
Baca Juga:  Bekali Calon Wisudawan, Unika Ruteng Laksanakan Webinar Merdeka Berkreasi di Era Digital, Berikut Kata Wisudawan
  • Bagikan
error: Content is protected !!
Kirim Pesan Sekarang
Trima kasih dan selamat datang di letang
Hallo...
Trima kasih dan selamat datang di letangmedianews.com.
Silahkan kirim pesan untuk pertanyaan iklan produk & perusahan,
penulisan profil prusahan, bisnis, serta kerja sama, dll
Salam dan hormat kami
Letangmedianews.com.