oleh

“Zero Tolerance” Terhadap Oknum Mafia Tanah || Oleh: Sil Joni

Zero Tolerance” Terhadap
Oknum Mafia Tanah

Penulis | Sil Joni*
Penulis adalah Pemerhati Masalah
Sosial dan Politik.

Kejahatan sistematis dan terorganisir dalam bidang agraria (mafia tanah) kian ekskalatif di Mabar. Dugaan korupsi jual beli aset Pemda seluas 30 hektar di Kerangan belum tuntas digeledah pihak penegak. Kini, publik Mabar kembali dibuat ‘tercengang’ tentang kasus dugaan pembuatan dokumen palsu atas ratusan hektar tanah di wilayah Tanjung Boleng oleh 6 orang di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng.

Seperti yang dilansir oleh beberapa media dalam jaringan, 6 orang tersebut ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka dalam dugaan membuat dokumen palsu. Berkat dokumen palsu tersebut, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat untuk lahan ratusan hektar tersebut.

Baca Juga:  OPINI || Pandemi Covid 19 Dan Tanggung Jawab Sebagai ‘Social Creatures’

Keenam oknum itu berdomisili di sebuah Pulau kecil (Pulau Boleng), Desa Batu Tiga. Tetapi, entah mengapa mereka dengan bebas mengklaim kepemilikan atas lahan ratusan hektar di Desa Tanjung Boleng, di pesisir Utara pulau Flores. Aneh bin ajaib. Atas dasar apa mereka menguasai ‘lahan dalam jumlah besar’ di wilayah lain itu dengan memperjuangkan proses sertifikasi tanah itu? Apakah mereka termasuk ‘pemilik ulayat sah’ menurut tata adat orang Manggarai?

Tak ada toleransi (zero tolerance) bagi mereka yang menggunakan cara instan dan ilegal untuk merebut status kepemilikan atas ‘lahan komunal’ di wilayah tertentu. Lahan ratusan hektar yang disertifikasi di Desa Tanjung Boleng itu, bukan ‘hamparan tanah tak bertuan’. Orang dari Pulau dan penduduk di pesisir tidak bisa dengan seenaknya mengklaim bahwa kawasan itu secara otomatis masuk dalam ‘penguasaan mereka’. Setiap lahan kosong di Boleng itu punya ‘sejarah tersendiri’.

Baca Juga:  Opini: Rekonsiliasi Politik Pasca-Pilkada || Oleh: Febry Suryanto

Kasus pemalsuan dokumen ini menjadi ‘alarm’ untuk BPN agar tidak ‘gegabah’ menyetujui penerbitan sertifikat lahan yang belum jelas sejarah asal-usul kepemilikannya. Pihak BPN mesti melakukan observasi lapangan dan membuat riset yang akurat soal keabsahan permohonan dari oknum yang mengaku sebagai ‘pemilik atau ahli waris’ sebuah tanah komunal.

Selain itu, kasus mafia tanah yang sedang marak saat ini, menjadi ‘tantangan’ bagi bupati dan wakil bupati Mabar yang baru. Berharap duet Edi-Weng sudah menyiapkan semacam ‘resep politik praktis’ untuk meredam dan bahkan memberantas praktek mafia tanah di Mabar. Perlu mengambil keputusan politik yang berani untuk membuat semacam ‘reformasi dan konsolidasi budaya’ untuk menjernihkan status legal kepemilikan tanah suku dan tanah perseorangan di Mabar.

Baca Juga:  SMK 1 Mbeliling: Tumbal Politisasi Pendidikan? || Oleh: Sil Joni

Komentar